pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 82 miliar

Surabaya - Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (TP2LS) DPR RI mengatakan pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 82 miliar dari APBN bagi empat desa yang tidak masuk dalam peta terdampak yaitu Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi dan Besuki.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoardjo
(TP2LS) DPR RI Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Rumah Makan Bon Ami Jalan Dr Soetomo, Surabaya, Sabtu (20/12/2008).

"Kita minta pemerintah segera memasukkan mereka dalam peta terdampak. Kasihan, ketika saya melihat desa tersebut saya melihat banyak buble (gelembung,red) dan jika kita hidupkan korek bisa terbakar daerah itu," kata dia.

Ketua FPG di DPR RI yang juga caleg dari Surabaya dan Sidoarjo ini mengatakan pihaknya juga meminta kepada Lapindo dan juga pemerintah untuk mengakomodir permintaan dari masyarakat korban lumpur.

Dari hasil rapat yang dilakukan oleh pihaknya dengan pemerintah yang dihadiri oleh Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witolear dan Lapindo sendiri disepakati beberapa hal yaitu, pembayaran cash and resettlement artinya para korban diberi rumah dan jika ada sisa uang maka akan diberikan.

Opsi lainnya membayar ganti rugi 80 persen secara mencicil dan setiap bulannya membayar Rp 30 juta per berkas.

"Opsi ini banyak dipilih oleh masyarakat korban lumpur," ungkapnya.

Namun menurutnya ada juga warga korban lumpur yang tidak setuju dengan opsi
tersebut. Warga korban lumpur menginginkan pembayaran tunai langsung.

"Semua keinginan masyarakat korban lumpur harus diakomodir dan segera dicarikan jalan keluarnya," tuturnya.

Priyo mengaku pihaknya memahami situasi keuangan pihak Lapindo yang terkena dampak krisis global. Tapi bagaimana pun juga Lapindo harus menyelesaikan kewajibannya.

"Pemerintah juga harus ikut mencari jalan keluarnya," tandasnya.

sumber www.detiknews.com